Pemkab Jepara Alokasikan DBHCHT untuk Sektor Penyangga Ekonomi

Asisten 2 Sekda Jepara Mulyaji saat menerima rombongan Pemerintah Kabupaten Tuban yang melakukan studi komparasi pengelolaan DBHCHT di Ruang Peringgitan Rumah Dinas Bupati Jepara. (Foto: Diskominfo Jepara)

Panggang, Jepara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mengalokasikan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk pengembangan sektor-sektor penyangga perekonomian. Tahun ini, Pemkab Jepara mendapatkan alokasi DBHCHT sebesar Rp 6,7 miliar. Jumlah itu setara 0,9 persen dari total sebaran DBHCHT yang dikucurkan untuk Provinsi Jawa Tengah.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Jepara Mulyaji saat menerima rombongan Pemkab Tuban yang melakukan studi komparasi pengelolaan DBHCHT, bertempat di Ruang Peringgitan Rumah Dinas Bupati Jepara, akhir September lalu.

“Penggunaan DBHCHT di Kabupaten Jepara antara lain untuk mengembangkan beberapa sektor penyangga perekonomian Kabupaten Jepara seperti Industri Pengolahan sebesar 34,34 persen,” terang Mulyaji dalam laman resmi Pemkab Jepara.

Sektor lain yang juga mendapat alokasi penggunaan DBHCHT adalah perdagangan, ritel, hotel, dan restoran (20,69 persen); sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (15,33 persen); sektor jasa pelayanan umum (10,78 persen); serta sektor konstruksi (6,67 persen). DBHCHT dialokasikan ke Disperindag, Dinas Kesehatan, DiskopUMKM Nakertrans, Diskominfo, Satpol PP dan Damkar, Bagian Hukum, serta Bagian Pembangunan Setda Jepara.

“Hasilnya signifikan. Di antaranya mendukung jaminan kesehatan nasional, meningkatkan pembinaan industri tembakau, pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat bagi mantan buruh rokok, pemberdayaan ekonomi masyarakat kelompok usaha bersama, bimbingan teknis dan pelatihan untuk meningkatkan SDM, sosialisasi dan publikasi mengenai pemberantasan rokok ilegal, serta kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal,” urainya.

Infrastruktur Dongkrak Ekonomi Daerah

Dalam rangka mendongkrak perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur dinilai tepat. Namun, pemerintah daerah didorong untuk terus berinovasi agar dapat semakin mengoptimalkan potensi daerah masing-masing, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi pedesaan.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Ari Kuncoro menyebutkan, pembangunan infrastruktur telah mendorong peningkatan kapasitas produksi perekonomian, menghubungkan kutub-kutub pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pembangunan infrastruktur telah mendorong peningkatan akses bekerja bagi penduduk kota maupun pedesaan dan peningkatan akses perdagangan bagi penduduk, baik kota maupun pedesaan. Adanya infrastruktur juga meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan tinggi serta relokasi sektor manufaktur ke daerah.

“Yang paling dinikmati masyarakat dari infrastruktur adalah soal waktu atau jarak tempuh. Masyarakat yang tadinya konektivitasnya jalan provinsi pas-pasan atau ada tapi macet bisa menikmati perjalanan mereka. Kedua, yang berkesan bagi masyarakat itu bahwa di luar daerah mereka banyak yang menarik, dan ini yang mendorong sektor pariwisata,” urainya.

Menurut Ari, dampak pembangunan infrastruktur juga terasa pada peningkatan perekonomian daerah. Masyarakat tidak perlu lagi mencari penghidupan di kota besar, namun mereka dapat membangun usaha dengan tetap tinggal di desa. “Bagi orang desa, sekarang bisa hidup di desa, dia bisa punya bisnis di tempatnya. Anak-anak petani bisa menggunakan teknologi internet untuk menjual produk pertanian orang tuanya,” ujar Ari dalam sebuah diskusi bertajuk “Mengukur Infrastruktur : Sejauh Mana Pembangunan Infrastruktur Menstimulasi Pembangunan Ekonomi di Daerah”, pada Agustus lalu.