Dana desa yang sudah dialokasikan untuk penanggulangan bencana, saat ini dimanfaatkan untuk penyemprotan disinfektan ke sejumlah fasilitas umum di desa, seperti masjid, sekolah, dan lainnya. Disinfektan juga dibagikan kepada masyarakat untuk dilakukan penyemprotan secara mandiri.
Melalui program edukasi ini, pihak TP-PKK tidak ingin anak-anak Jepara terjangkit penyakit yang sebenarnya bisa dicegah sedini mungkin.
Tahun ini, Pemkab Jepara mendapatkan alokasi DBHCHT sebesar Rp 6,7 miliar. Jumlah itu setara 0,9 persen dari total sebaran DBHCHT yang dikucurkan untuk Provinsi Jawa Tengah.
Berbagai kegiatan percepatan pembangunan daerah telah disiapkan TNI untuk membantu masyarakat selama tiga puluh hari ke depan.
Rencananya dalam proses pembangunannya akan memakan waktu 100 hari, dengan anggaran Rp150 juta.
Upaya pengurangan sampah menjadi hal penting di Kabupaten Jepara. Upaya ini harus dibarengi dengan cara mengedukasi masyarakat.
“Bagaimana bisa sektor pariwisata dikembangkan, manakala sektor kesehatan tidak dijaga bersama-sama,” terang Mulyaji.
Pembekalan diikuti ratusan anggota BPD dari 183 desa se-Kabupaten Jepara.
Pengundian dilakukan langsung oleh Plt. Bupati Jepara dengan didampingi Direktur Utama PD BPR BKK Jepara Basri.
Transportasi antarpulau memiliki peran yang sangat vital untuk menunjang mobilitas keseharian di Karimunjawa.
